Berhenti Bersembunyi di Balik Pasal: Saatnya Menggugat Legalitas

Di Indonesia, kita bisa saja benar 100% secara hukum, tapi secara moral 100% salah. Dan sistem kita sering kali tidak peduli. Baginya, yang ada hanyalah teks, bukan keadilan. Kita terus-menerus disuguhi narasi bahwa selama sesuatu sesuai dengan prosedur, maka keadilan telah tegak. Padahal, ketika hukum kehilangan ruhnya, yang tersisa hanyalah mesin birokrasi yang berjalan kaku. Masalahnya mungkin bukan pada orang yang menjalankannya, melainkan pada sistem itu sendiri yang sejak awal dirancang deterministik tanpa kemampuan membaca konteks kemanusiaan. Secara teoritis, sistem hukum Civil Law yang kita anut adalah warisan dari tradisi Eropa yang sering kali dianggap sebagai sistem deterministik. Bayangkan seperti memodelkan aliran air atau kode pemrograman. Jika kita memiliki persamaan yang tepat, kita bisa memprediksi arah air atau output kode tersebut. Para pembuat kebijakan kita sering mencoba memposisikan hukum sebagai sistem tertutup yang otonom, di mana undang-undang adalah segalanya. Namun, inilah masalahnya, kita mengimpor software hukum ini tanpa menginstal antivirusnya. Di negara asalnya, sistem Civil Law disertai dengan budaya skeptisisme yang tinggi terhadap kekuasaan, keterampilan interpretasi teks yang tajam, dan tradisi penalaran yang matang. Di Indonesia, kita hanya mengambil kerangka hukumnya, namun meninggalkan budaya kritis yang seharusnya mengawalnya. Hasilnya? Hukum menjadi rigid dan menakutkan bagi rakyat kecil, tapi sangat mudah dieksploitasi oleh mereka yang memegang kuasa dan memahami celah prosedur. Ironi ini tidak terjadi di ruang hampa. Lihatlah bagaimana delapan warga masyarakat adat Sikka di Nusa Tenggara Timur harus mendekam di penjara selama 10 bulan hanya karena mempertahankan tanah ulayat mereka. Secara prosedural, pengadilan menghukum mereka berdasarkan Pasal 170 KUHP atas perusakan plang perusahaan. Secara hukum, vonis ini mungkin dianggap benar oleh majelis hakim, namun secara moral, putusan ini mencederai rasa keadilan karena perusahaan terkait diduga telah melakukan penggusuran paksa serta pembongkaran rumah dan tanaman produktif warga sebelumnya. Tragisnya, laporan masyarakat mengenai perusakan 142 pohon milik mereka justru tidak diproses oleh kepolisian, yang oleh kuasa hukum dipandang sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran prinsip equality before the law. Inilah wajah asli sistem kita, ia bekerja sangat deterministik saat menyentuh warga kecil, namun menjadi buta saat berhadapan dengan kepentingan korporasi. Dalam dunia matematika terapan, ketika sebuah sistem terlalu kompleks untuk diprediksi secara deterministik, kita beralih ke pendekatan stokastik berbasis probabilitas dan realitas lapangan. Hukum, sebagai ilmu yang diterapkan dalam dunia nyata, seharusnya memiliki karakteristik serupa. Ia tidak bisa hanya menjadi kumpulan diktat yang dihafal mati di bangku kuliah. Hukum adalah organisme yang hidup, yang harus berinteraksi dengan dinamika sosiologi dan ekonomi masyarakat yang berubah dalam hitungan minggu, bukan dekade. Ketika sistem hukum kita gagal beradaptasi, ia bukan lagi menjadi alat keadilan. Ia menjadi benda mati yang disakralkan, yang perlahan-lahan kehilangan legitimasinya di mata publik. Lihatlah ironinya: pencuri kecil bisa dijerat pasal maksimal, sementara manipulasi aturan tingkat tinggi sering lolos karena secara prosedural benar. Kritik ini bukan ajakan untuk meruntuhkan sistem, melainkan ajakan untuk sadar ruang. Masalah utama pendidikan hukum kita hari ini adalah dominasi hafalan di atas pemahaman interdisipliner. Kita butuh lulusan hukum yang tidak hanya hafal pasal, tetapi mampu berdialektika dengan realitas orang-orang yang paham bahwa jika hukum tidak memiliki mekanisme korektif, maka ia akan selalu berakhir menjadi alat kekuasaan. Jika kita ingin hukum Indonesia benar-benar bekerja untuk rakyat, kita harus berhenti berada dalam zona nyaman textbook. Kita butuh mazhab hukum yang membumi, yang memahami batasbatas doktrinnya sendiri, dan yang berani mengakui bahwa hukum tanpa legitimasi moral hanyalah angka-angka di atas kertas yang tak berarti. Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan hukum sebagai benda sakral yang tak tersentuh, dan mulai memperlakukannya sebagai apa yang seharusnya: sebuah instrumen yang harus kita rawat, kita kritik, dan kita tantang setiap hari. Penulis: Mhd Nabil Novrido Zaky